Tampilkan postingan dengan label arsip reportase lawas. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label arsip reportase lawas. Tampilkan semua postingan

Jumat, 03 April 2009

DEPOK PUN TERSEOK ...


Tak serius tangani transportasi dan urbanisasi, Depok pasti akan terseok ...

 Ketika Pemda Kabupaten Bogor merencanakan pembangunan Perumnas Depok-I pada tahun 1970-an, tak banyak orang tertarik. Konon, orang perlu dibujuk dulu untuk mau tinggal di Depok. Akan tetapi sejak tahun 1990-an Depok berbalik menjadi "tempat perburuan". Bahkan, Depok kini sudah lebih dari sekadar dormitory city bagi pekerja kelas menengah dan bawah dari Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Jabotabek) karena mudahnya akses transportasi. Padatnya arus transportasi Depok-Jabotabek juga telah turut mempercepat laju urbanisasi di kota yang memiliki luas 6.794.981 hektar ini. Akankah Depok terseok sebagaimana Jakarta ?


Walikota Depok, H Badrul Kamal punya visi tersendiri dalam membangun kota Depok, yakni menjadikannya sebagai kota terbuka. "Depok kota terbuka, menerima siapa saja, tapi kita harapkan semua yang datang ke sini dapat membangun kota Depok sebagai kota yang manusiawi, ramah lingkungan, demokratis, nyaman, dan ideal," ujarnya diawal-awal pengangkatannya sebagai walikota.

Namun demikian, untuk mewujudkan harapan itu, agaknya jajaran Pemda Depok harus bekerja keras. Pasalnya, persoalan-persoalan kota Depok terus mengintai sejalan dengan pesatnya perkembangan kota saat ini.

"Memang salah satu visi awal kota Depok adalah sebagai kota pemukiman (dormitory city) dan itu telah kita siapkan lokasi pemukiman yang sesuai dengan RTRW (Rencana umum Tata Ruang dan Wilayah). Namun ternyata, perkembangan jumlah penduduk di luar dugaan telah tumbuh begitu pesat di Depok sehingga hal ini berdampak pada berbagai persoalan sosial dan lingkungan hidup. Persoalan yang paling utama adalah masalah transportasi," ujar Kabag Humas kodya Depok, Lutfi Fauzi, SH.

Berdasarkan catatan Dinas Lalu lintas Jalan (DLLAJ) kota Depok, ada lima simpul utama kemacetan yang cukup kronis selain Jalan Margonda Raya, yakni Jalan Dewi Sartika, Jalan Nusantara, Jalan Arief Rahman Hakim, Jalan Akses UI, dan Simpang Depok Timur. 

Persoalan kemacetan di Depok memang telah menjadi "keluhan bersama" warga. "Wah, mumet saya kalau sudah macet begini," ujar salah seorang sopir angkot dengan nada kesal. Umpatan senada juga tercetus dari mulut para penumpang yang sebagian besar sedang diburu waktu, baik pelajar, mahasiswa, pedagang, maupun para karyawan yang hendak ke kantor.

"Saya jadi serba salah kalau berangkat kuliah. Mau naik mobil pasti terperangkap kemacetan. Naik kereta berjubel, apalagi saat jam-jam sibuk, penuhnya minta ampun," celoteh seorang mahasiswi yang mengeluhkan buruknya penanganan transportasi di Depok.

Namun demikian, hingga kini Pemda Depok mengaku tak tinggal diam. Berbagai upaya telah ditempuh, baik lewat perbaikan dan pengadaan sarana fisik maupun upaya antisipasi persoalan kependudukan yang menjadi faktor penyebabya.

"Untuk mengantisipasi kemacetan itu, Pemda Depok telah mengupayakan jalan alternatif dan pelebaran jalan serta memfungsikan  peran DLLAJ dalam menegakkan tertib lalu lintas. Di samping itu, Pemda juga sedang mempersiapkan agar penyebaran penduduk di kota Depok berjalan secara seimbang, karena penyebaran penduduk akan membuka perkembangan kota. Kalau tidak diatur dari sekarang, maka akan terjadi ketimpangan dalam perkembangan kota. Ini akan disesuaikan dengan RTRW agar Depok tidak terseok menjadi kota kumuh," ujar Lutfi Fauzi memberi solusi.


Pentingnya Tataruang

Sementara peneliti dari Laboratorium Sosiologi UI, Dr Gumilar R Somantri menilai bahwa perkembangan kota Depok dari waktu ke waktu kian pesat. Menurutnya, Depok berkembang dari kampung kecil tempat pemukiman perkebunan pada masa Belanda, menjadi sebuah desa, kecamatan, kota administratif, hingga kini menjadi kotamadya yang mandiri.

"Perkembangan Depok sekarang tak bisa dilepaskan dari perkembangan Jakarta, di mana Depok telah menjadi salah satu kota penyangga di samping Bogor, Tangerang dan Bekasi. Memang ada pola tersendiri dari Depok, semenjak tahun 1990-an Depok berkembang pesat dengan penambahan penduduk yang mencolok. Terutama dengan hadirnya beberapa universitas seperti UI, Gunadarma, dan perguruan tinggi lainnya. Sementara perkembangan ekonomi lain seperti perdagangan turut mengikuti perkembangan kemajuan Depok menuju kota mandiri," ujarnya.

Dalam perkembangan kota yang demikian pesat itu, Somantri juga melihat pentingnya penanganan transportasi secara lebih baik. Namun demikian, di samping persoalan transportasi, ia juga menekankan pentingnya penataan kota, terutama menyangkut tata ruang kota Depok yang dinilainya masih jauh dari sempurna.

"Persoalan yang paling krusial sekarang adalah dalam hal tata ruang. Harus ada redefinisi tataruang dari struktur fisik menjadi sesuatu yang lebih umum dan menyeluruh sifatnya, yakni the social production of urban space form (produksi sosial dari bentuk-bentuk ruang) Jadi paradigmanya bukan fisik dulu, tapi orang dulu, karena di dalam ruang itu ada orang-orang. Masalah fasilitas umum, seperti transportasi yang tiap hari melahirkan kemacetan itu pun tentu bukan hanya persoalan fisik semata, tapi ini pun tidak lepas dari proses sosial-politik.

Untuk itu, ada dua solusi yang perlu diupayakan untuk mengantisipasi berbagai persoalan itu. Pertama, penegakan hukum secara konsisten dan ini dimulai dari aparat sendiri dengan memberi contoh yang baik. Kedua, penciptaan sistem yang lebih demokratis. Dalam hal ini, DPRD harus mencerminkan aspirasi masyarakat sehingga mayoritas masyarakat akan merasa terakomodasi dalam agenda-agenda politik dan kebijakan. Proses demokrasi yang terbuka akan menciptakan kontrol masyarakat yang efektif terhadap aktivitas yang dilakukan pemerintah," tambahnya.

Sementara itu, Syahril Said Ketua Komisi D DPRD Kotamadya Depok mengungkapkan bahwa sebagai salah satu kota penyangga Jakarta, Depok memang kian pesat sehingga penyiapan sarana dan prasarana kota yang cukup dan memadai merupakan suatu keniscayaan, termasuk dalam penanganan kemacetan kota. Kemacetan secara tuntas memang sulit untuk dihilangkan. Namun harus terus diupayakan agar itu dapat dikurangi," ujarnya.

Dalam penilaiannya, Pemda Depok sudah cukup tanggap terhadap persoalan sosial, terutama masalah transportasi dan urbanisasi. Hanya saja, menurutnya, hal itu perlu dibarengi sikap proaktif dari semua pihak, termasuk masyarakat secara keseluruhan.

"Peran pemerintah sudah cukup baik dalam menangani persoalan transportasi dan persoalan sosial lainnya. Akan tetapi kita juga tidak bisa bertumpu hanya pada pemerintah, karena sesungguhnya pemerintah itu hanya fasilitator. Dalam hal ini diperlukan juga peran dan keterlibatan dari masyarakat, karena sebaik apapun program pemerintah, tanpa didukung masyarakat akan kurang artinya. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat dalam pembangunan perlu ditumbuhkembangkan.  Yang terjadi sekarang, tidak sedikit masyarakat warga Depok yang hanya 'numpang tidur' saja, tapi kurang peduli dengan persoalan kota Depok. Padahal harus ada kesadaran dari masyarakat bahwa persoalan kota itu seharusnya menjadi bagian integral dari persoalan dirinya," tambahnya.

Ia pun berharap, dengan modal kesadaran itu,  Depok akan menjadi kota ideal seperti banyak  diharapkan warganya, yakni --Depok-- "Daerah Elit Penampungan Orang Keren." Benarkah ? //sofian asgart

 

BEBAN MAKIN SARAT, JAKARTA KIAN PENAT ...

Mimbar Umat, 4 April 2000

 Entah sampai kapan Jakarta akan tetap menjadi ajang "perburuan". Dari hari ke hari migrasi ke Jakarta tak pernah berhenti. Sementara aktivitas sosial-politik yang cenderung sentralistik telah memaksa proses urbanisasi kota Jakarta kian tak tertahankan. Padahal, lahan Ibukota yang luasnya hanya sekitar 650 kilometer persegi itu sudah terlalu sempit untuk menampung jutaan penduduk dengan segudang persoalan sosial dan lingkungan hidupnya. Mampukah Jakarta bertahan dari saratnya beban dan kepenatan ?

 

Marni, 18 tahun, adalah seorang gadis yang saban hari bertugas sebagai pencari dana untuk sebuah yayasan sosial di Subang, Jawa Barat. Ia ternyata tidak sendirian. Bersama puluhan koleganya, Marni bergerilya tiap hari di pusat-pusat keramaian Ibukota: terminal, stasiun kereta, pasar, dan di beberapa persimpangan jalan.

Di tempat-tempat itu Marni harus siap bersaing sepanjang hari. Bukan saja dengan teman-teman seprofesi dari puluhan yayasan serupa lainnya, tapi juga dengan pengamen dan pengemis yang jumlahnya tiada terkira. Sementara para pedagang asongan yang datang silih berganti dengan menawarkan berbagai produknya yang beragam, tampak menyempurnakan ketatnya pergulatan hidup di antara mereka. Padahal, sebagian besar dari mereka mengaku sebagai pendatang dan tidak memiliki tempat tinggal tetap di Jakarta.

Ilustrasi tersebut tentu hanya salah satu bagian kecil dari potret sosial yang menggambarkan betapa tingginya arus migrasi ke Jakarta. Sementara berbagai aktivitas sosial-politik yang cenderung sentralistik telah memaksa proses urbanisasi kota Jakarta berjalan demikian cepatnya. Mungkin ada 1001 alasan orang untuk datang dan bertahan di Jakarta, meski tak memiliki tempat tinggal sekalipun.

 ***

 Persoalan urbanisasi merupakan hal pelik yang kerap dihadapi negara berkembang. Seperti diakui pakar sosiologi dari Jepang, Shago Koyano bahwa pemerintah kota yang menjadi sasaran urbanisasi seringkali mengeluh, karena urbanisasi sendiri sering menimbulkan kantong-kantong kemiskinan, terutama di kalangan kaum urban yang tidak terdidik dan tidak memiliki keterampilan. Tidak heran jika Gubernur DKI, Sutiyoso, begitu serius pasang kuda-kuda untuk membendung arus pendatang. "Hanya pendatang yang memiliki keahlian, keterampilan dan pekerjaan yang jelas yang dipersilahkan masuk ke Jakarta," ujarnya beberapa waktu yang lalu.

Dalam pandangan Ketua Komisi D DPRD DKI, Sayogo Hendrosubroto, langkah Sutiyoso untuk membendung arus pendatang ke Jakarta dapat dipahami karena selama ini urbanisasi yang tak terkendali di Jakarta jelas-jelas telah membawa dampak sertaan yang merisaukan. "Tidak sedikit para pendatang yang tak memiliki keahlian memaksakan diri untuk datang sehingga akhirnya terpaksa berbuat kriminal untuk mempertahankan hidupnya di Jakarta. Banyak juga para pendatang yang tidak mempunyai tempat tinggal, akhirnya menempati tanah-tanah negara yang tak layak huni sehingga menimbulkan kekumuhan kota. Oleh karena itu, para pendatang yang kurang terdidik itu bukan saja berpotensi untuk bertindak kriminal, tetapi juga berpeluang menjadi perusak lingkungan," ujarnya memberi alasan.

Senada dengan itu, Walikota Jakarta Timur, Andi Mappaganti mengakui bahwa salah satu persoalan berat yang dihadapi Ibukota Jakarta adalah tingkat kepadatan penduduk yang tak sebanding dengan luas wilayah yang tersedia. Ia pun mengakui, tingginya tingkat kepadatan penduduk Ibukota berdampak pada persoalan sosial dan lingkungan hidup. Menurunnya kualitas pelayanan publik seperti buruknya penyediaan transportasi, ketakteraturan sosial seperti penyerobotan tanah negara, munculnya tempat-tempat kumuh, serta berbagai pencemaran lingkungan yang berakibat pada penurunan tingkat kesehatan masyarakat merupakan contoh nyata persoalan kota Jakarta. "Banyak fasilitas umum diserobot masyarakat, terutama pendatang yang tak jelas. Berdirilah bangunan-bangunan tanpa IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dan juga bermunculan tempat-tempat kumuh yang merusak tatakota," ujar Mappaganti sambil membeberkan beberapa contoh kasus di Jakarta Timur yang dinilainya sebagai tempat dengan jumlah penduduk terbanyak di DKI itu.

Namun demikian, di mata sosiolog UI Prof Dr Sardjono Jatiman, urbanisasi sebagai suatu proses sosial -termasuk di dalamnya urban migration- merupakan hal biasa yang wajar dan alami. "Orang pindah ke Jakarta wajar saja dan tidak salah. Persoalannya Jakarta kini tidak mampu lagi menyediakan lapangan kerja yang cukup. Yang salah adalah kebijakan pemerintah dulu yang sentralistik. Jakarta telanjur dijadikan pusat segala macam pembangunan, maka orang tidak punya pilihan lain selain ke Jakarta," jelasnya.

Oleh karena itu, Sardjono kurang sepakat dengan rencana Sutiyoso untuk membendung pendatang ke Jakarta. "Jakarta memang sudah penat, namun kita tidak bisa membendung orang datang ke Jakarta karena Jakarta ini 'kan milik Indonesia. Tiap orang Indonesia punya hak yang sama untuk tinggal di Jakarta," tukasnya. Hanya saja ia menyarankan agar pemerintah tidak mengulang lagi kebijakan yang salah.  "Sekarang ada otonomi daerah, mudah-mudahan upaya ini dapat menggiring orang untuk kembali ke daerah asalnya masing-masing secara sukarela," ujarnya memberi solusi.

Jurus Sardjono itu diamini Sekretaris Eksekutif Walhi DKI, Ahmad Safrudin, SE. Menurutnya, membendung pendatang tidak bisa sepenuhnya menyelesaikan persoalan jika pemerintah masih tetap menerapkan pola-pola kebijakan lama yang sentralistik. "Bagaimana mungkin bisa memagari Jakarta dari serbuan pendatang, sementara perputaran uang nasional 80 persennya berada di Jakarta. Secara ekonomis ini tentu menjadi daya tarik tersendiri yang sulit dibendung," ujar aktivis lingkungan hidup itu.

Di samping persoalan kebijakan yang sentralistik, Ahmad juga menambahkan bahwa pemerintah DKI harus lebih bertanggung jawab dalam mengatasi urbanisasi dengan dampak sertaannya seperti pencemaran, baik pencemaran udara (polusi) maupun pencemaran di darat dalam bentuk limbah padat dan cair. "Ketika pemerintah daerah menyatakan diri sanggup menjadi pejabat, ia harus siap dengan konsep dan visi pengembangan kota, antara lain bagaimana menangani persoalan limbah dan lingkungan hidup itu," tegasnya.

Beberapa pejabat terkait di lingkungan Pemda DKI seperti Bapedalda, Wagub Bidang Kesra dan Wagub Bidang Pembangunan sulit dikonfirmasi berkaitan dengan persoalan itu. Namun boleh jadi, saratnya beban kota Jakarta kini merupakan akibat kurang terpadunya konsep pengelolaan lingkungan dalam agenda pembangunan secara signifikan. Benarlah apa yang selalu diwanti-wanti mantan Menteri Negara Lingkungan Hidup, Prof Emil Salim bahwa persoalan lingkungan hidup harus senantiasa diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan. Karena dengan upaya ini, berbagai gejolak dari proses urbanisasi yang tak terkendali akan lebih mudah untuk diantisipasi. // sofian asgart

 

Tabel-1

Jumlah Rumah Tangga dan Penduduk

DKI Jakarta Tahun 2000

---------------------------------------------------------------------------

                     Rumah                  Penduduk

Kotamadya  Tangga      ----------------------------     Jumlah

                                     Laki-Laki   Perempuan

---------------------------------------------------------------------------

1.Jakarta Selatan     470.397       904.254       885.859     1.790.113

2.Jakarta Timur       615.123     1.188.212     1.156.382     2.344.596

3.Jakarta Pusat       247.412       447.723       442.199       888.922

4.Jakarta Barat       516.682       962.184       947.653     1.909.837

5.Jakarta Utara       394.731       713.974       720.697     1.434.671

---------------------------------------------------------------------------

DKI Jakarta         2.244.345     4.216.347     4.152.790     8.369.137

---------------------------------------------------------------------------

Sumber: Biro Pusat Statistik

 

Tabel-2

Jumlah Penduduk Tidak Bertempat Tinggal Tetap

DKI Jakarta Tahun 2000

----------------------------------------------------------------------

                                  Penduduk

Kotamadya              ------------------------------        Jumlah

                          Laki-Laki       Perempuan

----------------------------------------------------------------------

1.Jakarta Selatan            487            864               1.351

2.Jakarta Timur            2.623          2.483               5.106

3.Jakarta Pusat            7.207          4.815              12.022

4.Jakarta Barat            1.413            781               2.194

5.Jakarta Utara            6.127          1.564               7.691

----------------------------------------------------------------------

DKI Jakarta               17.857         10.507              28.364

----------------------------------------------------------------------

Sumber: Biro Pusat Statistik